Urgensi Kebijakan Penggunaan Media Sosial untuk Perusahaan
29 Agustus 2017
Hanifudin Mahfudz
0
Urgensi Kebijakan Penggunaan Media Sosial untuk Perusahaan
Ayu Meganingrum, Business Group Director di Fortune PR
Fortune PR

Oleh: Ayu Meganingrum, Business Group Director di Fortune PR

Apakah Anda ingat permintaan warganet di Twitter untuk memboikot penyedia telekomunikasi Indosat Ooredoo? Isu ini awalnya dipicu oleh komentar yang diunggah oleh seorang karyawan Indosat Ooredoo di akun Facebook pribadinya. Menurut Tempo, seorang manajer di Indosat Ooredoo bernama Riko M. Ferajab (RMF) menulis beberapa status pada 30 Mei 2017 lalu, yang menyatakan bahwa rezim pemerintah saat ini adalah yang terburuk yang pernah ada.

Terlebih lagi, RMF menuliskan bahwa dirinya berharap agar Habib, sebuah gelar bagi pemimpin FPI Rizieq Shihab, akan mengambil alih sebagai pemimpin bangsa. Menurutnya, siapa pun yang mengkriminalisasi ulama dan menciptakan kebohongan tentang umat Islam harus diseret ke pengadilan dan digantung.

Status yang diunggah RMF sempat menimbulkan banyak kontroversi di ranah daring. Melalui Twitter, berita tersebut pun kemudian sampai di telinga CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli tidak lama setelah permintaan boikot booming. Rusli pun merespon isu tersebut dengan mengatakan bahwa langkah-langkah dan pemberian sanksi telah diambil oleh perusahaan, dan dirinya secara tegas menyatakan bahwa Indosat Ooredoo tidak mentolerir karyawan yang melawan negara dan pemerintahnya.

Namun, tanggapan Rusli menjadi bumerang bagi pihaknya sendiri saat pembicaraan para warganet berhasil membuat #BoikotIndosat menjadi trending topic di Twitter. Kritik yang dijatuhkan kepada pihak Indosat Ooredoo adalah, mereka seharusnya tidak menghukum RMF hanya karena ia memiliki pendapat politik yang berbeda, karena membela Islam, dan karena menentang kriminalisasi ulama.

Penting untuk diingat bahwa karyawan selalu menjadi buzzer utama dari perusahaan. Hal apapun yang mereka katakan di ranah daring, apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan atau tidak, dapat memicu tanggapan positif maupun negatif dari masyarakat. Bahkan, desas-desus negatif pun dapat membawa sorotan negatif bagi reputasi perusahaan.

Dari kasus Indosat Ooredoo, kita dapat melihat bahwa pesatnya perkembangan penggunaan media sosial yang membebaskan para karyawan untuk mengunggah konten apapun ke ranah daring, kini mengharuskan setiap perusahaan untuk memiliki kebijakan penggunaan media sosial yang formal dan tertulis. Sehingga perusahaan dapat memastikan bahwa setiap karyawannya memiliki panduan tentang cara berperilaku dan berkomunikasi di ranah daring.

Memiliki kebijakan penggunaan media sosial juga dapat memberikan kejelasan seputar nilai dan budaya perusahaan bagi publik internal dan eksternal. Hal ini juga berfungsi sebagai tindakan preventif yang dapat mencegah borosnya waktu dan anggaran biaya untuk mengatasi konsekuensi dari konflik yang terjadi akibat penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab, serta mengurangi risiko paparan informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Terakhir, sebuah studi dari Inc menyatakan bahwa kebijakan pengunaan media sosial seharusnya membahas mengenai apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh karyawan di media sosial. Itulah sebabnya sebagai praktisi PR suatu perusahaan, Anda harus mengingatkan semua karyawan mengenai pentingnya mempelajari dan menerapkan kebijakan tersebut. Anda harus secara maksimal membuat karyawan terbiasa dengan poin-poin rincian kebijakan, mengajari karyawan tentang membuat sanggahan saat membahas suatu informasi tentang perusahaan, hingga mensosialisasikan peraturan mengenai penggunaan logo perusahaan. Terakhir, sangat penting untuk menjelaskan kepada para karyawan perbedaan antara "berbicara atas nama perusahaan" dan "berbicara mengenai perusahaan" di media sosial.

BACA JUGA
tentang penulis
komentar (0)

LATEST POST