“Local Branding”
02 Oktober 2016
Ratna Kartika
0
“Local Branding”

PON selalu menarik perhatian masyarakat luas. Tidak hanya karena unsur kompetisinya, namun juga pernak-pernik persiapan yang mengiringi. Setiap provinsi yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah, berlomba-lomba mengemas event empat tahunan ini menjadi sarana untuk meningkatkan local branding.

Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota akan bersinergi dengan berbagai pihak di daerahnya termasuk kalangan swasta. Sinergi dilakukan agar PON menjadi kebanggaan daerah. Pada gilirannya, berkat PON sebuah daerah akan memiliki branding yang melekat karena keberhasilannya mengemas, me-manage, dan melaksanakan event olahraga nasional dengan standar-standar profesionalisme yang diterapkan dengan baik.

Idealnya, penyelenggaraan PON memang seperti tersebut di atas, namun fakta di lapangan menunjukkan hal yang jauh dari harapan. Dari setiap penyelenggaraan PON masalah klasik masih berulang. Mulai dari perebutan status klaim keterwakilan para atlet (terutama atlet nasional) di beberapa provinsi, sarana pertandingan yang masih belum selesai seratus persen, hingga soal legalitas wasit atau para pengadil di beberapa cabang olahraga yang belum jelas. Setumpuk problematika ini belum lagi ditambah dengan persoalan biaya penyelenggaraan panitia yang masih jauh dari kebutuhan. Aspek publikasi dan komunikasi juga harus mendapat perhatian serius.

Local Branding yang seharusnya dapat dicapai dengan persiapan matang, terorganisasi, dan profesional–karena event ini berlangsung empat tahunan–malahan menjadi kebanggaan sesaat. Kebanggaan karena PON dibuka langsung oleh presiden, kebanggaan karena selama dua minggu dapat menjadi tuan rumah yang  baik dan melayani tamu para atlet dari seluruh Indonesia, bangga karena daerahnya dikunjungi ribuan orang dan ribuan wisatawan serta sejumlah kebanggaan lain. Local branding hanya terjadi saat penyelenggaraan pesta olahraga itu saja. Branding sebagai tuan rumah akan muncul setiap hari selama PON berlangsung baik itu di televisi, suratkabar, radio, media sosial dan obrolan warung kopi. Gaung positif akan terasa saat penyelenggaraan itu.

Saat PON usai, ironisnya dan ini terjadi pada hampir semua tuan rumah, PON justru meninggalkan jejak-jejak masalah. Pemanfaatan dan pengelolaan venue-venue pertandingan banyak yang ditinggalkan. Seolah venue hanya digunakan ketika ada kegiatan olahraga. Venue bekas PON di Kalimantan Timur contohnya, ditinggalkan tanpa ada yang mengurusnya.

Belum lagi persoalan anggaran pelaksanaan PON yang terindikasi melenceng. Branding sebagai tuan rumah yang sukses penyelenggaraan dan prestasi dalam sekejap hilang karena sejumlah persoalan yang ditinggalkan pasca-event. PON sejatinya harus kembali pada marwah ketika pertama kali diselenggarakan di Solo tahun 1948. Ketika itu, PON diadakan ingin menunjukkan kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia, di tengah-tengah dentuman meriam dan dalam keadaan darurat masih mampu menggalang persatuan bangsa.

Semangat PON seharusnya menjadi pelecut bersama agar PON bisa menjadi kebanggaan. Tidak hanya bagi daerah sebagai penyelenggara, namun sebagai kebanggaan nasional. Local branding dapat menjadi national branding jika kita serius mengerjakannya.

 

Oleh: L. Hadi Pranoto  

Pemerhati Olahraga dan Hukum Media.

 

BACA JUGA
tentang penulis
komentar (0)

TERPOPULER

FIGUR

WAWANCARA

PR ON MAGAZINE

LATEST POST