JAKARTA, PRINDONESIA.CO – Demikian pernyataan Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat I Gede Narayana kepada Sekjen MK Prof. Guntur Hamzah  saat berkunjung ke Kantor MK di Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Menurut Gede, kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa MK telah siap menyelenggaran persidangan sengketa hasil Pilpres dengan mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008. Dengan begitu, keraguan sejumlah pihak terhadap MK bisa diminimalisasi.

Ia menambahkan, MK merupakan badan publik yang memelopori penerapan keterbukaan informasi. Hal ini dapat dicermati dari peringkat keterbukaan informasi MK tahun 2018, yakni “Menuju Informatif”. MK juga pernah meraih predikat terbaik dari sisi informasi publik. Sisi inilah yang membuat MK layak dipercaya sebagai penjaga keadilan.

Sementara itu, Sekjen MK Guntur Hamzah mengatakan, MK telah lama menerapkan budaya keterbukaan informasi. Prinsip kerja lembaga tinggi negara ini diadopsi dari pandangan Jeremy Bentham, filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik asal Inggris, yang mengedepankan keterbukaan sebagai roh keadilan. "Keterbukaan adalah alat melawan serta penjaga utama dari ketidakjujuran," imbuhnya.

Di samping itu, MK sudah membuat standard operating procedure (SOP) yang memudahkan publik mendapatkan berbagai putusan hanya dalam waktu  30 menit.  Terobosan ini merupakan langkah maju mengingat sebelumnya publik baru bisa mendapat putusan dalam jangka waktu dua minggu. “MK ingin menutup celah terjadinya penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

Kunjungan KI Pusat ini dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019. Kunjungan ini diharapkan mampu mendorong dan membangun budaya keterbukaan informasi badan publik. Turut mendampingi Gede Narayana adalah Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong dan Asisten Bidang Penelitian dan Dokumentasi Melda Simamora. (rvh)