JAKARTA, PRINDONESIA.CO - Era Society 5.0 merupakan era di mana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan diarahkan kepada kebutuhan individual. Hal ini memungkinkan karena teknologi informasi yang berkembang di era Revolusi Industri 4.0 mulai dari big data, internet of things (IoT), artificial intelligence (AI), hingga robot, memungkinkan manusia terkoneksi dan memberikan solusi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan individu secara spesifik.

Menanggapi kesiapan praktisi public relations (PR) menghadapi era Society 5.0 ini, founder dan Direktur EGA Briefings Elizabeth Goenawan Ananto berkata, hingga saat ini saja belum ada data konkrit terkait posisi PR apakah berada di tingkat teknis, manajerial atau strategis. Belum jelas pula kesiapan mereka menghadapi era yang dicetuskan pertama kali oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di hadapan peserta World Economic Forum, di Davos, Swiss, 23 Januari 2019.

Yang paling penting menurut Ega, sapaan karib Elizabeth, melalui jawaban tertulis yang diterima PR INDONESIA, Selasa (19/2/2019), adalah kesiapan masyarakat. “Apakah Indonesia sudah siap kehilangan tenaga kerja di sektor jasa seperti kesehatan dan pendidikan?” ujarnya seraya bertanya. Menurutnya, tingkat sosial, ekonomi dan pendidikan di berbagai pulau di Indonesia yang tidak merata dapat menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang lebih besar jika Society 5.0 diterapkan di Indonesia.

Sementara era Society 5.0 yang menekankan kepada kepentingan setiap orang yang memiliki karakter unik dan berbeda, Ega berpendapat, hal itu serupa dengan praktik PR. “Publik dalam terminologi public relations berarti publik yang tersegmentasi, bukan masyarakat luas,” jelasnya. Sementara untuk memahami karakter unik yang berbeda ini diperlukan pengelolaan big data. Kondisi inilah yang kemudian mendesak beberapa perusahaan untuk berbagi data.

Menurut Ega, big data harus digunakan untuk mencari titik keseimbangan, menciptakan kedamaian dan suasana harmonis. Penggunaan big data perlu dilandasi oleh etika dan kebijakan agar tidak merugikan pihak manapun. Kebijakan privasi juga menjadi hal yang wajib untuk diperhatikan. Big data perlu dielaborasi secara bijaksana sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya negara yang bersangkutan. (rvh)

Selengkapnya baca PR INDONESIA versi cetak dan SCOOP edisi 48/Maret 2019. Hubungi Sekhudin: 0811-939-027, [email protected]